PERKEMBANGAN PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DI INDONESIA
1. Bubarnya VOC
Kejayaan VOC ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangannya VOC mengalami masalah yang besar, yakni kebangkrutan. Kebangkrutan VOC ini terutama sekali terjadi karena para pegawainya banyak yang melakukan korupsi. Waktu itu VOC sudah sangat merosot, kas kosong, utang menumpuk dan tidak mampu lagi menciptakan pengawasan dan keamanan atas wilayah Indonesia. Inilah sebabnya maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan kekuasaan kolonial di Indonesia diambil alih Pemerintah Belanda.
2. Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda
Dengan dibubarkannya VOC, maka mulai terjadi perubahan politik pemerintahan di Indonesia. Kepulauan Indonesia yang dikuasai VOC, berganti diperintah dan dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia diangkatlah seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal ini berkuasa di Indonesia atas nama pemerintah di negeri Belanda. Dengan diangkatnya Gubernur Jendral di Indonesia terbentuklah pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.
a. Pemerintahan Daendels (1808-1811)
Untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia diangkatlah gubenur jendral Daendels. Daendels tiba di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1808. Daendels kemudian mengadakan banyak tindakan. Salah satu tindakan Daendels yang terkenal adalah dalam bisang sosial ekonomi.
b. Pemerintahan Janssen (1811)
Sebagai pengganti Danedels dikirimlah Jan Willem Janssen. Ia mulai menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun Daerah Kepulauan Maluku sudah berhasil direbut oleh Inggris. Bahkan secara de factodaerah kekuasaan Hindia Belanda di masa Janssen itu tinggal daerah-daerah tertentu, misaInya Jawa, Makasar, dan Palembang. Inggris terus mendesak kekuatan Belanda di Indonesia. Akhirnya Belanda menyerah di Tuntang, Salatiga. Penyerahah Janssen kepada Inggris secara resmi melalui Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811.
PEMERINTAH TRANSISI INGGRIS DI INDONESIA
Sejak tahun 1811, Indonesia berada dibawah kekuasaan Inggris. Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani Kapitulasi di Tuntang (dekat Ambarawa, Jawa Tengah) pada 18 oktober 1811, yang isinya yaitu:
1. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
3. Orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris
Pada waktu Indonesia dijajah Inggris, pusat kekuasaan Inggris di Timur jauh adalah Kalkuta dengan Lord Minto sebagai gubernur jenderalnya. Lalu Gubernur Jenderal Lord Minto memercayakan kepada Thomas Stamford Raffles sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 yang berkedudukan di Jakarta. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya.
Pada masa pemerintahannya Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, dan mengambil beberapa kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut:
1. Bidang Birokrasi Pemerintahan Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan ini yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan (sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964). Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat.
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Menetapkan sistem sewa tanah (landrent) yang berdasarkan anggapan pemerintah kolonial. Pemungutan pajak secara perorangan. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
3. Bidang Hukum Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Karena Daendels berorientasi pada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan.
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BARAT PADA MASA KOLONIAL BELANDA
1. Pendidikan Rendah Setingkat SD.
Pendidikan rendah terdiri atas sekolah-sekolah yang berbeda bahasa pengantarnya, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan bahasa daerah.
A. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda
Europeesche Lagere School (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa yang diperuntukan bagi keturunan Eropa, keturunan timur asing atau pribumi dari tokoh terkemuka.
B. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Daerah.
Twede Klasse School atau Sekolah Kelas Dua, disediakan untuk golongan pribumi dengan lama belajar 5 tahun. Sekolah rendah ini pertama didirikan pada tahun 1892. Volksschool atau Sekolah Desa yang disediakan untuk anak-anak golongan pribumi dengan lama belajar 3 tahun.
2. Pendidikan Menengah Setingkat SMP/SMA
Jenis pendidikan menengah lanjutan di antaranya sbb:
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau Pendidikan Rendah yang Diperluas merupakan kelanjutan dari sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda dengan lama belajar 3-4 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur asing dan pertama kali di dirikan pada tahun 1914.
3. Pendidikan Menengah Setingkat SMP/SMK
Pendidikan menengah kejuruan didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan pertukangan, teknik, dagang, pertanian dan kewanitaan.
4. Pendidikan Tinggi.
Pada dasawarsa kedua abad ke 20, mulailah di didirikan pendidikan tinggi bagi golongan pribumi. Beberapa pendidikan tinggi yang terkenal yaitu sbb:
Geneeskundige Hooge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran. Sekolah ini didirikan di Jakarta pada tahun 1927 dan menerima lulusan AMS atau HBS dengan lama belajar 6 tahun. Rechtskundige Hooge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan tahun 1924 dan menerima lulusan AMS dan HBS dengan lama belajar 5 tahun.
PEMBENTUKAN BPUPKI
Pembentukan BPUPKI
Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat tepat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan yang dimiliki Jepang yakni "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia dan Jepang Cahaya Asia" diteriakkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak mereka berkuasa di Indonesia, Jepang menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang memberikan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.
Penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu memberikan penderitaan yang dalam bagi Bangsa Indonesia. Namun, dengan semua penderitaan yang ada, tidak menyurutkan semangat Bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Berbagai upaya telah mereka lakukan dengan menyusun barisan dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita yakni menjadi Bangsa yang Merdeka!
Pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri (PM) Jepang, Koiso, di dalam sidang Parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia. Tindak lanjut dari janji itu, tepat pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI / Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). BPUPKI ini memiliki anggota sebanyak 62 orang yang terdiri dari banyak tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang itu sendiri. Ketua BPUPKI itu sendiri adalah dr. K. R. T Radjiman Wedyodiningrat, dengan Wakil Ketua yakni Ichibangase Yosio (Jepang) dan R. P. Soeroso.
BPUPKI lantas mengadakan sidang sebanyak 2x sidang resmi dan 1x sidang yang tidak resmi. Sidang resmi pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang membahas mengenai Dasar Negara. Sementara itu, Sidang Kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung "Chuo Sangi In" dan saat ini, Gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
PERISTIWA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN
1. Bandung lautan api
Pada tanggal 17 Oktober 1945 Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Bandung. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November yang berisikan agar para penduduk mengosongkan wilayah tersebut sebelum tanggal 29 November 1945, namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang sehingga sering terjadi perang disana. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946 Belanda mengulangi ultimatumnya. Akhirnya atas instruksi dari pemerintah RI di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan berat hati. Namun sebelum meninggalkan kota tersebut, terlebih dahulu para pejuang menyerang ke arah sekutu dan membumi hanguskan bandung wilyah selatan.
2. Puputan Margarana
Isi dari perundingan Linggarjati pada tanggal 10 november 1946 adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu JAWA, SUMATRA, dan MADURA, namun Bali tidak termasuk yang menyebabkan rakyat bali kecewa berat. Kemudian Belanda membujuk I GUSTI NGURAH RAI untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT). Namun ajakan tersebbut ditolak dengan tegas dan dijawab dengan perawanan senjata.
3. Peristiwa Westerling di Makassar
Pada bulan Desember 1946 Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Raymond Westerling untuk membersihkan wilayah tersebut dari orang” yang memberontak pembentukan NIT serta pejuang” disana. Kemudian pasukannya mulia meneyran kea rah desa pada tanggal 7-25 Desember dan pada tanggal 10 Desember 1946 wilyah tersebut dinyatakan sebagai wilayah perang.
4. Serangan umum 1 Maret 1949
Pada agresi militer Belanda yang kedua bulan desember 1948, Indonesia berhasil ditaklukan oleh Belanda. Presiden,wapres beserta mentri-mentrinyapun ditawan oleh Belanda. Akhirnya Belanda menyatakan RI telah runtuh! Tanpa disadari oleh Belanda, Indonesia membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bukit tinggi. Karena adanya agresi militer belanda yang kedua, TNI serta kelompok bersenjata yang lain menjadi terpecah belah, masalah tersebut berhasil diatasi dengan mengirim kurir, telegram, ataupun mengirim sinyal radio.
PERJUANGAN FISIK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DI SURABAYA
Peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya berawal dari mendaratnya tentara Inggris yang dipimpin oleh Sir Philip Christison pada tanggal 29 September 1945 di Jakarta dan diboncengi tentara NICA (Netherlands Indies Civil administration) dipimpin oleh Dr. H.J. Van Mook.
Tanggal 25 Oktober 1945 Brigjen A.W.S. Mallaby memimpin pendaratan Inggris di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang dan interniran (tawanan perang). Mallaby telah sepakat dengan wakil pemerintah RI untuk saling menjaga keamanan. Inggris melanggar beberapa kesepakatan yaitu :
1. Pada tanggal 26 Oktober 1945 Inggris mengingkari janjinya dengan menyerbu Penjara Kalisosok Surabaya dibawah pimpinan Kapten Shaw.
2. Pada tanggal 27 Oktober 1945 Inggris menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar dan Gedung Bank Internatio.
3. Pada siang harinya tanggal 27 Oktober 1945 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamplet yang isinya memerintahkan agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang di rampas dari tentara Jepang.
Akibat Inggris yang melakukan pelanggaran tersebut maka membangkitkan perlawanan rakyat Surabaya. Maka pertempuranpun tak bisa dihindarai dan berlangsung selama 2 hari (27 - 29 Oktober 1945). Tanggal 30 Oktober disepakati untuk menghentikan pertempuran setelah terjadi pertemuan Presiden Soekarno dan Mallaby. Tetapi pada sore harinya (30 Oktober 1945) terjadi pertempuran di Bank Internatio dan menewaskan Brigjen A.W.S. Mallaby.
Pada tanggal 9 Nopember 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum (ancaman) yang isinya memerintahkan kepada seluruh para pemimpin dan pemuda Indonesia agar menyerahkan senjata di tempat-tempat yang telah di tentukan sambil mengangkat tangan, selambat-lambatnya pukul 06.00 tanggal 10 Nopember 1945 dan jika hal itu tidak dilakukan maka Inggris akan menyerang Surabaya dari darat, laut dan udara. Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo dan para tokoh TKR (Tentara Keamanan Rakyat) menolak ancaman Inggris, bahkan melakukan perlawanan. Maka pada tanggal 10 Nopember 1945 meletuslah perlawanan sengit menghadapi tentara gabungan (Inggris, Gurkha dan Belanda).
SEBAB SEBAB TERJADINYA PERANG DUNIA 1
1. Pertentangan antara Negara di Eropa.
Jerman dan Inggris bersaing memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri.
Pertentangan Jerman dengan Perancis yang dilatar belakangi keinginan Perancis membalas kekalahannya dalam perang ditahun 1871.
Jerman dan Rusia bertikai karena Rusia menganggap Jerman telah menjadi penghambat dalam menguasai pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah.
Pertentangan Austria-Hongaria dengan Rusia memperebutkan daerah Balkan.
Turki dan Rusia berebut pelabuhan-pelabuhan di Balkan. Politik Air Hangat Rusia yang bertujuan memperoleh pelabuhan-pelabuhan laut yang pada musim dingin tidak beku selalu dihalangi Turki.
2. Politik Mencari Kawan (Politik aliansi)
Triple Alliantie yang terdiri dari Jerman dan Austria, Hongaria dan Italia berdiri tahun 1882
Triple Entente yang terdiri dari Perancis, Rusia dan Inggris berdiri tahun 1907.
3. Perlombaan Senjata.
Berbagai negara berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan karena kecurigaan adanya serangan dari luar, seperti senapan, pistol, artileri, tank, pesawat tempur dan gas kimia.
Terjadinya insiden Sarajevo, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria Frans Ferdinand dan istrinya di Sarajevo (ibu kota Bosnia) oleh anggota Serbia Raya Gavrilo Principe tanggal 28 Juni 1914.
Kemudian Austria mengeluarkanultimatum kepada Serbia agar menyerahkanpembunuhnya dalam waktu dekat, tapi ultimatum itu tidak dihiraukanoleh Serbia. Akibatnya Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Pada tanggal 1 Agustus 1914 sekutu Austria yaitu Jerman menyatakanperang terhadap Rusia dan tanggal 4 Agustus 1914 Jerman menyatakan perang terhadap Perancis dan Inggris, dalam waktu singkat perang meluas keseluruh Eropa.
ALASAN PERLAWANAN RAKYAT DAN PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
1. Perlawanan dengan Strategi Kooperasi
Perlawanan dengan strategi kooperasi (bekerja sama) muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi organisasi bentuknya yang ditujukan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan UUD dan dasar negara yang akan diperlukan apabila Negara telah merdeka.
2. Perlawanan dengan Strategi Gerakan di Bawah Tanah (Ilegal)
Perlawanan gerakan dibawah tanah atau illegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, beberapa perjuang nasionalis mengambil jalan melakukan gerakan dibawah tanah (illegal).
3. Perlawanan Bersenjata
Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia yang dilakukan di berbagai daerah meliputi perlawanan rakyat (misalnya di Singapura, Jawa Barat) dan perlawanan tentara Peta.
4. Perlawanan Rakyat Singaparna, Jawa Barat.
Perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang banyak dipimpin oleh para ulama yang bersikap nonkooperasi terhadap kebijkan pendudukan militer Jepang. Perlawanan rakyat Singapura dipimpin oleh K.H Zainal Mustafa, seorang pimpinan pesantren Sukammah di Singaparna, Tasikmalaya (Jawa Barat).
5. Perlawanan Peta di Blitar
Prajutit prajurit Peta di Blitar dibawah pimpinan Shodanco (Komandon Peleton) SUPRIYADI melancarkan perlawanan terhadap Jepang pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini timbul karena ia tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat terutama didaerah Blitar yang dipekerjakan sebagai tenaga romusha. Apalagi banyak diantara mereka merupakan sanak family keluarga prajurit Peta.
PERJUANGAN RAKYAT DAN PEMERINTAH DIBERBAGAI DAERAH DALAM USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1. Pertempuran 10 November di Surabaya
Pada tanggal 28 Oktober 1945 terjadi insiden di Bank Internasional Jembatan Merah Surabaya yang menewaskan Brigjend. Mallaby.
2. Bandung Lautan Api (23 Maret 1946)
Tanggal 29 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar TKR meningggalkan kota Bandung bagian Utara. TKR di bawah pimpinan Aruji Kartawinata menolak ultimatum tersebut.
3. Peristiwa Palagan Ambarawa (21 November – 15 Desember 1945)
Pertempuran terjadi karena Sekutu secara sepihak membebaskan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa.
4. Pertempuran Medan Area (10 Desember 1945)
Pasukan Sekutu dipimpin T.E.D. Kelly tiba di Medan tanggal 9 Oktober 1945.
5. Peristiwa Merah Putih di Manado (14 Februari 1946)
Timbulnya perlawanan dikarenakan Sekutu melarang rakyat mengibarkan bendera Merah Putih.
6. Perisiwa Merah Putih di Biak, Papua (14 Maret 1948)
Pada tanggal 14 Maret 1948 rakyat menyerbu tangsi Belanda di Sorido dan Biak.
7. Perang Puputan Margarana di Bali (18 November 1946)
Belanda tiba di Bali tanggal 2 Maret 1946. tujuannya untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dengan mengajak kerjasama I Gusti Ngurah Rai.
8. Pertempuran di Sulawesi Selatan.
Tanggal 25 Desember 1946 pasukan Belanda dipimpin Kapten Raymond Westerling membunuh ribuan rakyat di Sulawesi Selatan.
9. Pertempuran Empat Hari di Surakarta (7 – 10 Agustus 1949)
10. TRI dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi menghadapi pasukan Belanda yang mengadakan tekanan militer di Surakarka (Solo). Peristiwa ini dikenal dengan pertempuran empat hari di Solo.
11. Pertempuran Laut di Teluk Cirebon (5 januari 1947)
12. Pertempuran laut ini terjadi setelah kapal perang Belanda menyerang iring-iringan kapal RI yang kembali dari latihan bersama (AD dan AL). dalam hal ini kapal Belanda berhasil menenggelamkan KRI Gajah Mada yang dipimpin oleh Letnan Samadikun.
ALASAN DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PENGARUHNYA YANG DITIMBULKAN
Isi Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Sebagai berikut.....
Pembubaran konstituante
Berlakunya kembali UUD1945,
Tidak berlakunya lagi UUD S 1950
Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya
Pengaruh Dekrit Presiden
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka negara kita memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dan ancaman perpecahan.Sebagai tindak lanjut dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa lembaga negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR - GR). Dalam pidato Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang terkenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Isi dan Penjelasan Dekrit Presiden (5 Juli 1959) dan Pengaruhnya
Menurut Presiden Soekarno bahwa inti dan Manipol ini adalah Undang- Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima inti manipol ini sering disingkat USDEK. Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bemegara ini baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom yakni ada unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis.
USAHA PEMBEBASAN IRIAN BARAT MELALUI UPAYA DIPLOMASI
Perjuangan Diplomasi
Perjuangan Pembebasan Irian Barat - Salah satu keputusan dalam KMB (27 Desember 1949) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Di forum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa hasil yang positif, antara lain sebagai berikut :
1. Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia
2. Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah RI mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Hubungan Indonesia - Belanda diubah dari united status menjadi hubungan biasa.
2. Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB\Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya.
3. Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian Barat.
4. Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.
5. Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
6. Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
7. Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
8. Pada tanggal 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda
9. Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia
TANGGAPAN MASYARAKAT DUNIA TERHADAP PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEREBUT IRIAN BARAT
Tanggapan Masyarakat Atas Perjuangan Pengembalian Irian Barat
Kesungguhan perjuangan bangsa Indonesia dalam pengembalian mendapat simpati dari diplomat Amerika Serikat yang bernama Ellworth Bunker, beliau mengajukan usul yang terkenal dengan nama Rencana Bunker yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Irian Barat harus di serahkan kepada RI,
2. Sesudah sekian tahun dibawah pemerintahan RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya untuk tetap dalam RI atau memisahkan diri,
3. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun,
4. Untuk menghindari terjadinya bentrokan antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB selama satu tahun.
Rencana Bunker tersebut disambut baik oleh pemerintah RI sebaliknya Belanda terang- terangan menolak rencana tersebut. Sehingga pemerintah RI menyiapkan operasi besar-besaran yang dikenal dengan operasi Jayawijaya. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy turun tangan membujuk Belanda agar mau menerima rencana Bunker dengan pertimbangan kuatir RI akan mendekat pada Rusia. Sebagai gantinya Amerika Serikat akan memberi bantuan ekonomi pada Belanda.
Seruan Presiden Amerika Serikat membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perundingan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan MenteriLuar Negeri Subandrio mewakili pemerintah RI dan Van Royen dan Schuurman mewakili Belanda serta disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker.
PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1945 YANG DILAKUKAN PKI
Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
Isu masalah tanah dan bagi hasil
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian.
Faktor Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
SEBAB SEBAB JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU
1. Krisis Ekonomi dan Moneter
Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.
2. Krisis Politik
Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).
3. Krisis Kepercayaan
Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan.
4. Krisis Sosial
Ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau menuntut Seoharto turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa.
5. Krisis Hukum
Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Oede Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).
6. Tragedi Trisakti
Aksi demonstrasi mahasiswa diawali dari kampus Universitas Trisakti. Aksi demo yang diikutu sekitar sepuluh ribu mahasiswa, deosen, dan segenap karyawan Universitas Trisakti ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998.
Kerusuhan diberbagai kota
Tragedi Trisakti memicu terjadinya aksi demo dibeberapa daerah Republik Indonesia. Pada dasarnya tuntutan yang mereka suarakan sama, yaitu menuntut adanya reformasi total. Aksi yang di pelopori mahasiswa ini disusupi oleh masa dari berbagai kalangan sehingga menimnulkan kerusahan.